Jakarta — Atlet-atlet dari 34 provinsi tengah mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang digelar di Papua.
Dalam penyelenggaraan PON XX Papua, ditemukan klaster penularan Covid-19. Per 7 Oktober 2021, ditemukan 40 kasus konfirmasi positif Covid dari empat klaster yakni Timika, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Merauke.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta agar dilakukan tracing menyeluruh dilakukan kepada kontak erat baik atlet, official maupun panitia PON terkonfirmasi positif.
“Tingkat tracing harus ditingkatkan karena 6 Oktober masih dilaporkan 29 kasus dan sehari setelahnya dilaporkan ada penambahan hingga 40 kasus. Alhamdulillah semua tidak ada yang bergejala sedang berat karena sudah lengkap divaksin. Tracing harus dilakukan karena sesama atlet dan official tinggal sementara di tempat yang sama,” ungkap Mufida dalam keterangannya, Kamis (7/10/2021).
Mufida menyebut, ajang PON memang didesain untuk pembinaan dan ajang predtasi atlet nasional. Meski begitu, faktor kesehatan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan PON pada masa Pandemi.
“Semangat prestasi tentu kita dukung, tapi soal kesehatan pada saat pandemi ini yang paling utama dan menjadi dasar kebijakan apapun. Jadi tidak perlu ragu untuk dilakukan tracing ke semua kontak erat sehingga lebih jelas penanganan perawatannya kemudian,” ungkap dia.
Lewat tracing, atlet maupun official harus menjalani isolasi mandiri terpusat jika terkonfirmasi positif hingga dinyatakan sembuh. Sampai sebelum dinyatakan sembuh, maka atlet maupun official tidak boleh kembali ke daerah asal.
“Ini kan dari seluruh Indonesia, semangat tracing itu guna memastikan saat kembali ke daerah masing-masing benar-benar sehat dan tidak membawa kasus penularan ke daerah asal,” tutur dia.
Di samping itu, pelaksanaan PON XX di Papua juga harus berdampak signifikan terhadap proses penanggulangan Covid-19 di Papua terutama vaksinasi.
Terlebih, Presiden Joko Widodo secara khusus meninjau pelaksanaan vaksin di Papua dan Papua Barat.
“Momentum PON harus dipastikan vaksinasi untuk warga Papua berkeadilan dan terus digenjot. Melihat data, masih ada ketimpangan cakupan vaksinasi antar kabupaten/kota di Papua. Ada faktor akses geografis yang menantang memang, tapi seharusnya sudah bisa ditemukan pola jalan keluarnya,” sebut dia.