oleh Dr Hj Kurniasih Mufidayati, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS
Ada fatsun yang jamak dipahami oleh seluruh Anggota dan Kader PKS. Bahwa jabatan politik bukanlah sesuatu yang dipinta melainkan sebuah amanah dari organisasi. Termasuk menjadi Bakal Calon Anggota DPR RI. Kemudian ditetapkan dengan Calon Anggota DPR RI dan mengikuti kontestasi pesta Demokrasi 2019.
Tidak pernah menyangka akan hadir sebuah amanah sebagai calon anggota DPR RI. Tapi lantas ada fatsun lain yang juga sudah terinternalisasi bagi anggota PKS. Sekali amanah diberikan, kita harus siap 100 persen menjalankannya, tanpa ragu.
Maka bismillah, meski sebagai manusia normal ada rasa kekhawatiran bisa tidak kira-kira mengemban amanah ini. Tapi bismillah, lewat ridha dari suami dan keluarga, menguatkan diri memikul amanah ini. Berjuang mewakili PKS sebagai calon Anggota DPR RI.
Partai memberikan amanah agar saya maju mewakili Daerah Pemilihan DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri. Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang. Menjalani proses satu demi satu dengan penuh kesabaran. Penuh perjuangan. Penuh semangat. Haru dan sesekali tawa. Semua rasa campur menjadi satu.
Qadarullah, atas izin Allah SWT masyarakat di Dapil DKI Jakarta II menitipkan amanahnya kepada kami bersama dengan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Dr Hidayat Nur Wahid untuk menjadi wakil mereka di DPR RI.
Tepat 1 Oktober 2019, sumpah dan janji Anggota DPR RI diucapkan. Fraksi PKS kemudian mengamanahkan saya untuk berjuang di Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, obat dan makanan, keluarga berencana serta Pekerja Migran Indonesia.
Adaptasi cepat wajib dilakukan. Bagi Fraksi PKS, tidak banyak waktu untuk bersantai. Presiden PKS Ahmad Syaikhu selalu menberikan arahan Gaspol!!
Isu besar yang pertama harus dihadapi oleh Komisi IX dan Fraksi PKS adalah usulan RUU Cipta Lapangan Kerja oleh pemerintah. Dalihnya untuk mendatangkan investasi. Realitasnya, investasi didatangkan dengan kemudahan-kemudahan bagi perusahaan dan kerugian-kerugian bagi pekerja.
Sikap Fraksi PKS konsiten, menolak dengan tegas bahkan meski RUU Cipta Lapangan Kerja berganti menjadi RUU Cipta Kerja. Ruhnya tetap sama, pekerja yang menjadi korban. Alhamdulillah rakyat juga ikut bergerak menolak. Meski hasil akhirnya kekuasaan tetap menutup telinga dari jeritan rakyat.
Bukan hanya RUU Cipta Kerja yang meresahkan rakyat, Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Sebuah kebijakan yang nirempati. Kami keras menentangnya. Rakyat yang menjadi korban. Rakyat juga yang kemudian keras menolak. Alhamdulillah perjuangan PKS dan masyarakat berhasil.
Mahkamah Agung membatalkan Perpres tentang kenaikan iuran BPJS. Pemerintah ternyata ngotot. Dibatalkan satu lalu membuat Perpres lain dengan isi sama: menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kembali saya dan teman-teman Fraksi PKS di Komisi IX tegas menolak. DPR dihadapkan pada kebijakan pemerintah yang tidak berorientasi pada kondisi rakyat.
Lalu, krisis yang lebih besar hadir. Oktober 2019 dilantik, Desember 2019 berita tentang Covid-19 di Indonesia mulai merebak, Januari 2020 saya sudah memberi peringatan dan akhirnya Maret 2020 resmi pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia.
Di tengah proses pembelajaran cepat, hadir krisis kesehatan. Pandemi dunia yang masuk ke Indonesia. Kesehatan adalah fokus Komisi IX. Maka bukan lagi adaptasi yang diperlukan, tapi kerja cepat. Rapat-rapat maraton digelar. Pengawasan dipertajam. Bantuan-bantuan yang digalang Fraksi PKS disampaikan. Turun ke rumah sakit-rumah sakit secara langsung. Pagi hingga malam kembali ke pagi lagi semua fokus dicurahkan ke proses penanganan krisis ini.
Pandemi ternyata bukan hanya menghantam kesehatan. Dampak ikutannya luas. PHK dimana-mana, perusahaan berhenti beroperasi, karyawan banyak pengurangan jam kerja, pengangguran meningkat. Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) terhenti. Obat tiba-tiba langka dan mahal. Sempat terjadi panic buying di masyarakat.
Semua mitra Komisi IX tetiba mengalami dampak yang dahsyat. Kerja-kerja harus dua, tiga kali lipat. Respons pemerintah terhadap pandemi Covid-19 mendapat sorotan tajam dari Komisi IX. Sikap denial Pemerintah dan kebijakan yang berorientasi pada pemulihan ekonomi alih-alih berbasis science dan kesehatan adalah hal yang selalu saya ingatkan di Komisi.
Mengawal insentif nakes, insentif RS yang tidak kunjung cair, mengawal anggaran penanggulangan Covid-19, krisis masker, hand sanitizer hingga krisis oksigen.
Belum lagi soal revisi anggaran, Ada Perppu No 1 Tahun 2020 yang ditolak Fraksi PKS karena berpotensi ugal-ugalan mengelola anggaran tanpa pengawasan. Upaya ngotot pemerintah untuk tetap mengegolkan UU Cipta Kerja dengan berbagai cara. Hadirnya prpgram Kartu Prakerja yang penuh dengan catatan. Belum lagi kebijakan pencairan Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan yang menyulitkan.
Inilah pembelajaran yang sebenarnya. Lewat krisis yang tidak semua orang menduga kehadirannya. Anggota DPR RI Fraksi PKS dituntut cepat untuk bertindak, sesuai tupoksi, sekaligus turun ke bawah melayani masyarakat. Diskusi dengan para ahli dan cendekia digelar tanpa henti.
Saat-saat berat juga harus dilewati. Terutama saat puncak varian Delta hadir di pertengahan 2021. Kami kehilangan banyak guru dan pembimbing. Kami kehilangan mitra berjuang. Kami kehilangan saudara dan teman sejawat. Kami harus mendengar kabar duka hampir setiap hari.
Padahal sejak awal pandemi, keselamatan pada guru-guru dan pembimbing dari wabah ini sudah menjadi perhatian utama kami, selain berusaha untuk memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah untuk pengendalian wabah Covid-19.
Badai yang besar di samudera pastilah melahirkan pelaut yang tangguh. Ujian yang besar adalah sekolah nyata dalam kehidupan. Kita semakin ditempa sekaligus diberikan ilmu dan hikmah. Inilah dahsyatnya seorang yang beriman. Sebab semua keadaan adalah baik. Saat ujian datang, ada kebaikan dalam bentuk kesabaran. Saat nikmat hadir, ada kebaikan dalam bentuk syukur.
Krisis pandemi Covid-19 yang menghabiskan sebagian besar masa amanah hampir 2,5 tahun di DPR RI adalah proses pembelajaran nyata nan amat berharga.
Setiap hari harus ada perbaikan dan pembenahan. Setiap hari adalah masa evaluasi dan mengukur diri. Tidak boleh ada kata mengeluh dalam setiap proses, sebab proses itu sendiri adalah aksi nyata yang kita niatkan semoga bernilai kebaikan di sisi Allah SWT.
Kami tak henti-henti meminta doa agar pundak kami semakin dikuatkan dalam memikul amanah yang tidak ringan ini. Segala nasihat dan kritikan akan menjadi bekal luar biasa dalam langkah nyata kami menjalankan tugas di parlemen.