JAKARTA — Kebijakan Pemerintah untuk nekad tetap menaikkan harga BBM bersubsidi pasti akan menambah Tingkat Pengangguran dan juga angka kemiskinan.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Dr Kurniasih Mufidayati menanggapi kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Presiden Joko Widodo.
Kurniasih mengatakan, angka pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi dan masih belum bisa kembali di angka sebelum pandemi.
Menurut data BPS, angka pengangguran mencapai 8,40 juta orang per Februari 2022. Jumlah itu turun sekitar 350.000 orang dari posisi per Februari 2021 yang mencapai 8,75 juta orang. Tapi belum bisa kembali ke angka sebelum pandemi.
Saat ekonomi tengah bergeliat bangkit, Pemerintah justru menaikkan harga BBM bersubsidi yang berpotensi menambah angka pengangguran dan kemiskinan.
“Kenaikan BBM bersubsidi pasti memengaruhi faktor distribusi dan juga produksi. Cara paling mudah bagi dunia usaha untuk efisiensi adalah mengorbankan karyawan baik dari sisi gaji atau pengurangan pegawai. Rantai impaknya jelas, BBM subsidi melambung, pengangguran dan kemiskinan meningkat,” sebut Kurniasih.
Beberapa ekonom sudah memprediksi tingkat kenaikan pengangguran dan angka kemiskinan dengan kenaikan BBM.
Institute for Develepment of Economics and Finance (Indef) menyebut angka kemiskinan bisa naik di kisaran 9,96-10 persen. Sementara pengangguran bisa bertambah 30 ribu jiwa.
Sementara ekonom dari Celios Bhima Yudhistira memprediksi persentase penduduk miskin berisiko naik menjadi 10 persen sampai 10,5 persen atau 1 juta-1,3 juta orang miskin baru.
Kurniasih mengingatkan pemerintah seolah lupa dengan momen perayaan kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia yang mencanangkan tahun ini sebagai tahun kebangkitan dan pulihnya semua sektor. Presiden Joko Widodo bahkan dalam pidato resminya di MPR RI membanggakan surplusnya APBN sehingga sanggup memberikan subsidi energi kepada masyarakat.
“Belum lama dari ajakan untuk pulih, belum ada satu bulan dari gempita kemerdekaan masyarakat dihantam dengan kado kenaikan harga BBM bersubsidi. Darimana mau pulih jika sektor esensial bagi publik langsung mendapat serangan telak?” ungkap Kurniasih.
Kurniasih juga menyebut kenaikan harga BBM bersubsidi bisa meningkatkan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan per Maret 2022 mencapai 9,54% atau 26,16 juta orang.
Inflasi selama tiga bulan terakhir saja sebelum kenaikan BBM rata-rata sudah mendekati 5 persen kenaikan harga pangan yang gagal dikendalikan. Sehingga dengan kenaikan harga BBM diperkirakan inflasi akan tembus 6 persen dan kenaikan harga-harga akhirnya dibebankan ke konsumen, ke masyarakat.
“Bukan hanya biaya untuk transportasi, biaya konsumsi juga pasti akan ditahan karena kenaikan inflasi pasti terjadi. Kenaikan angka kemiskinan di depan mata dan solusinya tidak selalu bansos dan BLT,” tegas Kurniasih.