Jakarta — Kasus konfirmasi Covid-19 kembali melonjak. Presiden Joko Widodo untuk kesekian kalinya mengungkapkan keheranan dan kekecewaan terhadap penanganan Covid-19 di Tanah Air.
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan beberapa agenda akhir tahun yang berpotensi terjadinya klaster-klaster baru jika tidak diantisipasi dari sekarang.
Ia menyebut Pemerintah sudah memutuskan melanjutkan pelaksanaan Pilkada 2020. Mufida mengingatkan tensi politik Pilkada bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan Pemilu. Masyarakat akan langsung memantau proses jalannya pemungutan suara, perhitungan sampai munculnya hitung cepat yang diikuti euforia massa.
“KPU, Bawaslu sampai Kepolisian yang tergabung dalam Gakumdu harus tegas. Politik lokal lebih menyedot perhatian masyarakat. Antisipasi saat terjadi euforia hitung cepat atau proses perhitungan suara. Harus tegas, tidak ada kompromi,” papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/12/2020).
Manurut Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga ini, sosialisasi dan imbauan saja tidak cukup karena dalam kenyataannya kegiatan yang menimbulkan kerumunan dalam proses Pilkada masih terjadi tanpa protokol kesehatan.
“Pemerintah juga perlu tegas kepada para calon untuk tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan warga dalam rangka sosialisasi, pemungutan sampai setelah pemungutan suara,” ungkap dia.
Selain Pilakda, Mufida juga menyoroti aktivitas wisata akhir tahun. Ia mengapresiasi Pemerintah membatalkan libur akhir tahun. Meski begitu, langkah antisipasi mesti dipertegas dengan melarang perayaan pergantian akhir tahun dalam bentuk berkumpul.
“Para kepala daerah harus turun langsung memberikan penindakan tegas terhadap mereka yang tetap melakukan keramaian dalam malam pergantian tahun. Pergantian tahun dari 2020 ke 2021 harus jadi momen refleksi dan penyadaran bahwa covid-19 telah menimbulkan banyak musibah dan kerugian bagi semua warga masyarakat,” papar dia.
Bulan-bulan ini memang menjadi momentum beberapa komponen masyarakat untuk melaksanakan berbagai aktivitas mulai dari acara pernikahan, acara keagamaan maupun mudik dalam rangka cuti akhir tahun.
“Sudah banyak laporan yang menunjukkan kenaikan kasus usai terjadi libur panjang. Meskipun cuti bersama akhir tahun dikurangi, Pemerintah tetap perlu mengimbau warga masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan wisata ke daerah zona merah,” ungkap Anggota DPR RI dapil Jakarta II ini.