Kasus Vaksinasi Kosong Terulang, DPR Minta Kemenkes Evaluasi Sistem

JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyesalkan berulangnya kejadian kasus vaksinasi di lapangan. Kali ini vaksinasi kosong terulang terjadi di Medan, Sumatera Utara yang dilakukan oleh salah satu oknum tenaga vaksinator.

Mufida menyebut perlu ada evaluasi dari sistem vaksinasi terkait kapasitas vaksinator dan target vaksinasi yang harus dijalankan.

“Secara hukum kan masih berproses dan didalami motif sebenarnya oleh kepolisian. Kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan IDI karena tenaga vaksinatornya seorang dokter. Ini kita dorong agar IDI terus dilibatkan karena penanganan pidana tenaga kesehatan berbeda dengan yang lain,” ujar Mufida dalam diskusi Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Senin (24/1/2022) malam.

Jika dari penyelidikan didapatkan kelalaian karena ketidaksengajaan maka proses selanjutnya bisa dilakukan pembinaan dan sidang etik oleh IDI. IDI perlu terus dilibatkan dalam proses penyelidikan kasus ini terutama untuk menjalankan proses mediasi antara pelaku dan saksi korban.

Di sisi lain, Mufida meminta Kementerian Kesehatan juga mengevaluasi terkait terulangnya kasus vaksinasi ini. Sebelumnya kasus vaksinasi kosong juga sempat terjadi di Jakarta Utara. Kemudian ada kasus joki vaksin yang terjadi di tiga tempat, Pinrang, Banjarmasin dan Semarang.

“Di luar soal materi kasusnya, Kementerian Kesehatan harus mengevaluasi total apakah sistem vaksinasinya juga berjalan baik. Terutama soal rasio vaksinator dan target per vaksin sehingga terjadinya kelelahan dan burn out itu bisa diantisipasi guna mengecilkan faktor human eror. Kalau faktornya kelelahan itu harus dilihat lagi sistemnya berarti kenapa bisa menyebabkan vaksinator kelelahan, apa faktor terbesarnya,” papar dia.

Ia berharap evaluasi ini bisa segera dilakukan. Sebab, ia tidak ingin kepercayaan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi menurun seiring banyaknya ragam kasus yang terkait vaksinasi.

“Momentum yang kita jaga itu kepercayaan masyarakat apalagi saat ini belum semua kota/kabupaten mencapai target 60 persen vaksinasi dosis lengkap. Masih ada pekerjaan besar vaksinasi di samping tenaga kesehatan juga tengah bersiap menghadapi badai Omicron,” papar dia.