Jakarta — Anggota DPR RI Fraksi PKS Dr Kurniasih Mufidayati menggelar serap aspirasi dan reses bersama jurnalis dari berbagai media.
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini menyapa jurnalis dari media online, cetak, foto dan televisi yang selalu menjadi mitra dalam mensosialisasikan sikap-sikap DPR atas pembelaan publik.
Kurniasih mengungkapkan rasa terima kasih kepada jurnalis dan wartawan yang telah menjalankan tugas menyuarakan kebaikan untuk rakyat Indonesia.
“Kita memberikan apresiasi kepada teman-teman jurnalis dan media yang telah berkenan menyebarluaskan perjalanan kami di DPR dalam menyuarakan kebaikan dan pembelaan untuk publik,” ungkap Kurniasih.
Kurniasih mengingatkan jika selain pemerintah sebagai eksekutif, DPR/MPR dan DPD sebagai pilar legislatif, institusi hukum sebagai pilar yudikatif media menjadi penopang pilar keempat demokrasi yang membuat berjalannya institusi negara berjalan pada trek yang lurus.
“DPR dan media bisa menjadi penjaga sebagai mana tugas dan fungsinya dalam pengawasan sekaligus penyambung aspirasi publik untuk bisa menjadi suara yang bergema luas,” papar Kurniasih.
Ia mencontohkan, meski Fraksi PKS sebagai penyeimbang dan jumlahnya hanya 50 anggota di DPR RI tapi berkat koalisi dengan publik yang disuarakan media berhasil mencapai beberapa kebijakan yang berhasil diimplementasikan.
“Penolakan UU Cipta Kerja akhirnya disebut inkonstitusional bersyarat, dulu kita protes kenaikan BPJS Kesehatan akhirnya sempat turun, kita juga lantang suarakan pemberangkatan CPMI ke Korsel akhirnya kembali dibuka, kita minta harga PCR turun juga akhirnya diturunkan, terbaru kita minta aturan JHT kembali ke yang lama akhirnya didengar. Ini semua kolaborasi dan koalisi antara kami di Fraksi PKS, media dan juga publik,” papar dia.
Dalam pertemuan ini, beberapa jurnalis menggunakan kesempatan untuk menanyakan beberapa isu yang tengah hangat. Salah satunya Jurnalis Aktualita, Kiki yang menanyakan ada anggaran investasi BPJS Ketenagakerjaan yang terkait dengan golf.
Kurniasih menjawab jika DPR tengah meminta secara detil laporan tata kelola investasi penggunaan dana dari BPJS Ketenagakerjaan.
“Karena yang wajib diingat adalah dana BPJS Ketenagakerjaan bukan dari APBN itu sepenuhnya milik peserta. Itu yang harus dipahami,” ujar dia.