Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Dr Kurniasih Mufidayati menyuarakan jeritan rakyat kecil yang terbuang dari daftar program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan akibat proses data cleansing dari pemerintah.

Hal ini diungkapkan Kurniasih dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kesehatan untuk evaluasi program Kementerian Kesehatan tahun 2022 di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2022).

Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini mengatakan, seharusnya anggaran kesehatan masih cukup untuk memasukkan masyarakat kecil yang justru dikeluarkan dari daftar PBI BPJS Kesehatan.

Kurniasih memberi catatan masih tidak maksimalnya penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan pada 2022. Padahal jika bisa dimaksimalkan, ada banyak rakyat kecil yang bisa terbantu dari sisi manfaat saat masih ada di daftar PBI BPJS Kesehatan.

“Akibat data cleansing banyak yang curhat ke saya saat reses. Ada tukang pisang goreng, ada tukang bakso yang tadinya masuk ke PBI kena data cleansing akhirnya tidak masuk. Anggaran kesehatan ini jika dimaksimalkan untuk rakyat tidak mampu pasti lebih bermanfaat,” ujar Kurniasih.

Kurniasih menyadari jika program data clensing BPJS Kesehatan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di Kementerian Sosial. Meski begitu, Kurniasih meminta Kemenkes untuk berkomunikasi secara intens dengan Kemensos agar benar-benar akurat dalam melakukan data cleansing.

Komisi IX, urai Kurniasih, juga pernah mengundang Kemensos untuk membicarakan hal ini. Ia berharap Kemenkes bisa menjalankan amanat UUD 1945 untuk menjamin kesehatan masyarakat tanpa pandang bulu. Jangan sampai anggaran tidak terserap maksimal justru yang dirugikan masyarakat tidak mampu.

“Ini masih ada yang benar-benar tidak mampu membayar kami harus mengadvokasi mereka sudah tidak mampu lalu sakit, kasihan sekali. Ini perjuangan bersama Komisi IX dengan Kemenkes. Dulu kita juga sudah mengundang Kemensos, mari kita sama-sama perjuangkan dan kawal,” ungkap Kurniasih.