Jakarta — BKKBN kembali melakukan Pendataan Keluarga (PK) pada tahun 2021 ini melanjutkan program pendataan keluarga yang sudah dilakukan pada tahun 2020 lalu. Pendataan Keluarga tahun 2021 diharapkan menghasilkan data mikro keluarga secara by name by address sebagai penyediaan data atau dasar dalam perencanaan dan pemerataan pembangunan.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mendorong agar pendataan keluarga yang dilakukan ditahun 2021 disinergikan dengan program lain yang berada di BKKBN maupun di Kementerian dan lembaga lain.

Pendataan keluarga jangan hanya sekedar menjadi rutinitas kegiatan tanpa follow up yang jelas. Jika dilihat dari tujuan pendataan untuk menyediakan basis data untuk intervensi program pembangunan keluarga, maka seharusnya hasil dari pendataan keluarga ini bisa digunakan untuk perbaikan data bantuan sosial serta program khusus bagi keluarga-keluarga yang terdanpak besar akibat pandemi covid-19.

Mufida menyebut situasi saat ini memprihatinkan, banyak keluarga yang kehilangan orang tua dan tulang punggung keluarga akibat pandemi covid-19 yang tentunya sangat berdampak kepada ketahanan keluarga.

“Apalagi dua kali puncak pandemi covid-19 yang banyak menimbulkan kematian terjadi di tahun 2021 yaitu di bulan Januari dan Juli, sehingga pendataan keluarga di 2021 ini menjadi sangat penting untuk up date data. Pemutakhiran data melalui PK tahun 2021 diharapkan bisa menjadi basis data untuk penanganan keluarga yang terdampak besar akibat covid-19,” ungkap Mufida dalam keterangannya, Rabu (1/9/2021).

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang sekaligus Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS ini mengingatkan bahwa PK 2021 harus disinergikan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang juga sudah diluncurkan oleh BKKBN.

Jangan sampai PK 2021 berjalan sendiri dan iBangga berjalan sendiri juga tanpa ada saling keterkaitan. Dalam iBangga ini sudah jelas tiga dimensi yang diukur yaitu dimensi ketentraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan. Pada tiap dimensi juga sudah jelas indikator yang digunakan serta variabel pengukurannya.

Pada dimensi Ketentraman ada indikator kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan dan keharmonisan keluarga. Dalam dimensi kemandirian ada indikator Pemenuhan kebutuhan dasar, Keberlangsungan pendidikan, Kesehatan keluarga, Akses informasi, dan Jaminan keuangan. Pada dimensi kebahagiaan ada indikator Interaksi keluarga dan Interaksi sosial.

Bagaimana agar PK 2021 ini juga bisa menggali data terkait pencapaian iBangga khususnya pada dimensi Ketentraman dan dimensi kemandirian. Berdasarkan data inilah kemudian BKKBN bersinergi dengan Kementerian lain dan Pemerintah daerah bisa membuat program-program dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan keluarga.

“Apalagi selama ini banyak keluhan di masyarakat program-program bantuan yang kurang tepat sasaran keluarga,” sebut dia.