Jakarta — Anggota Komisi IX F-PKS DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pengusutan tuntas kasus munculnya joki di program Kartu Prakerja karena terindikasi menyalahgunakan program pemerintah.

Mufida menyebut munculnya joki Kartu Prakerja merugikan masyarakat penerima kartu Pra Kerja yang alokasi anggarannya dari APBN. Kasus adanya Joki ini bisa menyebabkan pergeseran peruntukkan bantuan bagi korban PHK maupun para pencari kerja. Ia kembali menyerukan evaluasi secara total dari program Kartu Prakerja ini.

“Program ini sudah dianggarkan lewat uang rakyat akhirnya tidak tersalurkan dengan baik karena ada dugaan penyalahgunaan sasaran penerima lewat joki. Para joki ini mendapatkan keuntungan di tengah situasi rakyat yang kesusahan. Harus diusut tuntas termasuk jika ada jaringannya,” papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (18/10/2020).

Mufida menambahkan, munculnya kasus joki Kartu Prakerja menambah sederet persoalan program ini sejak diluncurkan.

Ia berpendapat, secara maksud dan tujuan program Kartu Prakerja ini baik untuk menolong korban PHK dan para pencari kerja saat masa pandemi. Namun sayang, tata kelola yang buruk dan tidak transparan membuat program ini menjadi bermasalah.

“Secara tata kelola gagal program ini. Manajemen program Kartu Prakerja tidak dikelola dengan baik dengan banyak sekali kecerobohan akhirnya tujuan dari Kartu Prakerja tidak tercapai dengan baik dan maksimal,” papar dia.

Ia menyebut penanggung jawab program Kartu Prakerja bukan di Kementrian Kenetanagakerjaan, hal ini menyebabkan pengawasan oleh Komisi IX DPR RI tidak bisa berjalan maksimal. Tidak ada komisi di DPR yang secara khusus menjadi mitra PMO Kartu Pra Kerja yang ditunjuk Pemerintah.

“di Komisi IX kami sudah melakukan pengawasan secara maksimal bagi Kemenaker. Meski tidak bertanggungjawab langsung, tapi Kemenaker memiliki peran. Kita sudah minta agar Kemenaker sampai Depnaker di daerah memastikan program Kartu Prakerja ini berjalan dengan baik,” imbuhnya.

“Kami sudah meminta dilakukan penghentian sementara lalu dievaluasi menyeluruh. Benar kemarin dihentikan sementara tapi saat kembali berjalan ternyata masalahnya makin bertambah. Artinya ada yang bermasalah dari tata kelola program secara keseluruhan,” tambah Mufida menegaskan.