TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufida angkat bicara soal materi kursus kartu prakerja yang disebut mirip konten di YouTube. 

Kurniasih berpandangan tak semua masyarakat bisa mengakses hal tersebut karena permasalahan internet. 

Dia merujuk pada data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dimana jumlah pengguna internet tahun 2019 berada di angka 171,17 juta jiwa. Atau dengan kata lain sekitar 64,8 persen sudah terhubung ke internet dan mayoritas pengguna ada di Jawa. 

“Kalau lewat YouTube nggak bisa diakses masyarakat yang susah Wi-Fi. Nah bagaimana dengan masyarakat yang belum bisa akses internet,” ujar Kurniasih, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (20/4/2020). 

“Belum lagi pada saat sulit seperti ini. Daya beli kuota data di masyarakat terdampak Covid-19, pasti juga menurun karena dana yang ada akan prioritas untuk pemenuhan kebutuhan pokok,” imbuhnya. 

Dia menilai seharusnya pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemda untuk mengelola Kartu Prakerja dengan melibatkan Balai Latihan Kerja, Pusat Pelatihan Kerja, UMKM dan para pengelola usaha mikro yang ada di setiap daerah. 

Menurutnya hal itu lebih realistis dan bisa menumbuhkan perekonomian rakyat Indonesia. Dia juga meminta agar pelatihan yang diberikan sesuai dengan situasi pandemi Covid-19. 

“Misal pelatihan membuat masker, mengelola pengadaan kebutuhan pokok warga setempat dan usaha lain yang masih bisa dijalankan pada saat pandemi seperti ini,” kata dia. 

“Dari plafon Rp3,5 juta per pemegang kartu pekerja, seharusnya diperbesar plafonnya untuk insentif atau pemberian cash untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyrakat terdampak,” tandasnya 

Sebelumnya diberitakan, ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai materi pelatihan yang diberikan dalam Kartu Prakerja tak efektif untuk para pencari kerja.

Pasalnya, materi yang diberikan tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini yang lebih membutuhkan bantuan ketimbang pelatihan. 

Bahkan, menurut dia, materi pelatihan yang ada di akun YouTube justru lebih efektif daripada yang diberikan di program Kartu Prakerja.

“Karena yang saya lihat di YouTube, mau mencari pelatihan teknis apa pun secara online dari A-Z, di YouTube lebih bagus daripada di Kartu Prakerja sekarang,” kata Bhima dalam diskusi online DPP PAN bertema “Mencegah PHK Massal, Menyelamatkan Ekonomi Nasional”, Jumat (17/4/2020).

Contoh pelatihan yang tak efektif, kata dia, adalah salah satu materi yang diterima para ojek online soal manajemen waktu dan stres.

Para pengojek online tersebut, kata dia, bahkan lebih memahami situasi yang harus mereka lakukan dan tak perlu diberi tahu soal manajemen waktu dan stres.

Ada juga materi yang terkesan dipaksakan, seperti cara mencari kerja di tengah wabah virus corona.

Namun rupanya, isi dari materi tersebut adalah bagaimana cara membuat curriculum vitae (CV) untuk mendapatkan beasiswa dan kuliah di luar negeri, baru kemudian CV untuk bekerja.

“Apa maksudnya pengangguran disuruh cari beasiswa LPDP? Kuliah ke luar negeri? Jadi tidak menyelesaikan masalah, padahal industri butuhnya bukan itu,” kata dia.

“Kalau hanya bikin CV, manajemen stres, semua ada di YouTube, gratis, asalkan pemerintah mau kasih subsidi internetnya,” kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia, pemberian Kartu Prakerja untuk mengatasi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Covid-19 tidak tepat.

Sebaiknya, kata dia, dalam kondisi darurat akibat pandemi Covid-19, kebijakan Kartu Prakerja diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Menurut dia, apabila Kartu Prakerja dipaksakan dengan melakukan pelatihan online tidak akan menyelesaikan masalah orang yang terkena PHK.

Sebab, mereka lebih membutuhkan BLT tersebut atau sembako dibandingkan harus ikut pelatihan.

“Kalaupun ada pelatihan online, saya sarankan, pemerintah menggandeng kampus atau balai latihan kerja dan tinggal memberikan subsidi internet,” kata Bhima.

Karena itu, menurut dia, Rp 5,6 triliun dana pelatihan online untuk Kartu Prakerja jika diubah menjadi BLT akan lebih efektif.

Misalnya, masing-masing satu orang diberikan Rp 1 juta untuk makan dan kebutuhan pokok saja dinilainya sudah mencukupi.