Jakarta — Pemerintah merencanakan melaksanakan suntikan vaksin Covid-19 ketiga (vaksin booster) mulai 12 Januari 2022.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar vaksin booster tidak melalaikan fokus pencapaian target 70 persen suntikan dosis kedua. Termasuk program vaksin anak 6-11 tahun yang sedang dimulai.
Dari dashboard vaksin Kemenkes per 3 Januari 2022, vaksinasi nasional dosis 1 mencapai 79,87 persen dan dosis 2 baru 54,88 persen.
“Rencana vaksin booster jangan sampai melalaikan fokus pencapaian vaksinasi nasional. Dosis kedua baru 54,88 persen dari target 70 persen. Artinya prioritas utama belum selesai,” ungkap Mufida dalam keterangannya, Rabu (5/1/2022).
Mufida meminta jumlah kebutuhan vaksin booster dikaji lebih seksama termasuk kelompok sasaran spesifik yang membutuhkan.
“Harus dikaji betul seberapa besar kebutuhan booster. Karena sebagian epidemiolog mensinyalir Indonesia sudah mencapai herd immunity yang diantaranya berasal dari kekebalan yang muncul dari dalam tubuh pada penyintas covid. Jumlah penyintas covid ini diyakini cukup banyak diluar data resmi yang dilansir pemerintah,” papar Mufida.
Ia pun mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan vaksin booster sebagai ajang bisnis bagi sekelompok orang yang menjadi peingimpor vaksin dengan kembali mengimpor vaksin dalam jumlah besar.
“Pemerintah jangan berbisnis dengan rakyat. Kalau memang harus dilakukan booster vaksin, maka sedapat mungkin digratiskan bagi rakyat terutama menengah ke bawah. Kalau ada perusahan vaksin yang ingin melakukan vaksin booster mandiri bagi karyawannya, boleh-boleh saja, selama tidak memotong dari gaji karyawannya,” ungkap dia.
Apalagi pemerintah memberikan harapan ada skema vaksin booster gratis jika menggunakan vaksin Moderna dan Pfizer bisa cukup setengah dosis. “Demi asas keadilan sosial jika gratis, maka semua harus gratis,” ungkap dia.
Mufida meminta agar mengoptimalkan pengembangan vaksin di dalam negeri, melanjutkan pengembangan vaksin merah putih sebagai vaksin booster. Saat ini pengembangan vaksin Merah Putih baru menuju uji klinis fase 1 pada awal Februari 2022.
“Maka timeline produksi vaksin merah putih sebagai booster harus dipercepat, perlu ada intervensi untuk mempercepat produksi vaksin merah putih agar tidak bergantung dengan vaksin booster impor. Terlebih ada peleburan Lembaga Eijkman yang dikhawatirkan semakin mengulur waktu produksi vaksin merah putih,” urainya.
Mufida pun meminta agar data vaksinasi nasional juga benar-benar harus tepat. Belajar dari permasalahan joki vaksin, data cakupan vaksinasi antardaerah yang kurang tepat dan pemberian vaksin booster kepada orang yang bukan prioritas, maka ini harus diperbaiki dan jangan terulang lagi.